"Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi"
Catatan Akhir Tahun 2015 KPA berjudul “Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi” menyoroti mandeknya agenda reforma agraria pemerintahan Jokowi–JK, yang meski dijanjikan dalam Nawa Cita, justru terhambat oleh tumpang tindih regulasi, birokrasi yang berbelit, serta minimnya keberpihakan negara pada rakyat kecil. Laporan ini menegaskan bahwa konflik agraria terus meluas tanpa penyelesaian berarti, sementara instrumen hukum dan kebijakan pertanahan kerap melemahkan hak petani, masyarakat adat, dan rakyat kecil atas tanah. Dengan demikian, janji reforma agraria sejati masih jauh dari kenyataan karena terjebak dalam kepentingan politik dan birokrasi yang tidak berpihak.
